Bidang Perikanan Budidaya

Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Dadang Suherman, S.Pi.
Pembina / IV.a

Fungsi

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan
kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perikanan Budidaya.

Tugas

1. Perencanaan program Bidang Perikanan Budidaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
2. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Perikanan Budidaya berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
4. Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Perikanan Budidaya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
5. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Perikanan Budidaya;
6. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perikanan Budidaya:
7. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Perikanan Budidaya:
8. Pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 daerah kabupaten yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga kerja asing;
9. Pelaksanaan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan atau manfaat atau dampak negatifnya dalam satu daerah kabupaten yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga kerja asing;
10. Pelaksanaan pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil, pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil;
11. Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha;
12. Pelaksanaan pemberian pendampingan, kemudahanan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
13. Pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil dalam satu Daerah kabupaten;
14. Pelaksanaan pelayanan penerbitan tanda tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil dalam satu Daerah;
15. Pelaksanaan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam satu Daerah;
16. Pelaksanaan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam satu Daerah;
17. Pelaksanaan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam satu Daerah;
18. Pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam satu Daerah;
19. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
20. Pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
21. Pelaksanaan perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat;
22. Pelaksanaan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
23. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas;
24. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
25. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Perikanan Budidaya; dan
26. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.