Profil Pimpinan

Rudiansyah, S.Pi, M.Si
Kepala Dinas Perikanan
Pembina Tingkat I / IV.b

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas menyelengarakan fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas Perikanan berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
3. Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas;
5. Penetapan  standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
6. Perumusan kebijakan di Bidang Perikanan yang meliputi pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
7. Pengoordinasian kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
13. Pembinaan Jabatan Fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
14. Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Dinas;
15. Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
16. Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang Perikanan;
17. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
18. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan daerah; dan
19. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.